Tifatul: Evaluasi UKP4 Bukan Berarti Kegagalan

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring adem ayem menanggapi hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyebut hanya separuh instruksi Presiden SBY yang bisa dijalankan sepenuhnya oleh kementerian terkait. Ia berpendapat hal itu bukan kegagalan.

"Teguran boleh, cambukan boleh, tuntutan juga boleh. Saya rasa ini sah saja dalam satu manajemen ada controlling. Saya tidak melihat ini sebagai kegagalan. Ini sistem controlling yang sedang berjalan dan presiden punya hak untuk memerintahkan para menteri sebagai pembantunya," kata Tifatul.

Hal ini disampaikan Tifatul di Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (8/7/2011).

Menurut dia, instruksi Presiden SBY adalah hal biasa. Dalam laporan UKP4 disampaikan ada beberapa instruksi presiden yang belum dijalankan, dan yang dimaksud dengan instruksi yang belum dijalankan itu adalah hal-hal yang disampaikan Presiden di kabinet.

"Dan ternyata setelah saya cek di beberapa kementerian sebetulnya sudah dilaksanakan tetapi belum dilaporkan kepada Bapak Kuntoro sebagai Kepala UKP4. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya biasa," ujarnya.

Tifatul mengatakan Presiden SBY selalu melakukan pengecekan terhadap program-program yang dilaksanakan. Selain itu selalu dilakukan kontrol melalui Badan UKP4 yang nantinya disampaikan ke Presiden.

"Jadi saya rasa ini (penilaian) bagus, selalu ada controlling apalagi kita kerja ini untuk negara dan rakyat sehingga perlu diperhatikan kekurangan dan keterlambatannya," kata dia.

Tifatul mengklaim agenda Kemenkominfo jalan terus, misalnya, target internet masuk ke kecamatan tahun 2011 ini selesai.

Berarti benar Presiden nilai menteri tidak bekerja maksimal? "Bukan tidak maksimal, tetapi Presiden menerima laporan dari UKP4 bahwa ada instruksi beliau yang belum dilaksanakan. Tentu di sini para menteri mempersiapkan jawabannya," papar politisi PKS ini.

Ia mengaku ada beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya. "Kalau kendala misalnya secara umum terkait instruksi membuat rancangan UU. Tetapi ini persoalan masalah waktu dan DPR atau pun misalnya pembuatan lapas yang anggarannya belum turun," kata dia.

(aan/vit)