B.J. Habibie: Saya Tak Setuju Cara Mesir atau Tunisia

Berlin - "Saya akan memaparkan tentang bagaimana mengubah secara damai sebuah negara dengan 247 juta warga dari sistem otoriter ke sistem demokrasi dalam waktu 517 hari," ujar Presiden RI 1998-1999 Prof. Dr.-ing B.J. Habibie di depan forum Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik/DGAP (Masyarakat Jerman untuk Kebijakan Luarnegeri, red), Berlin.

Dalam forum DGAP bertema Islam dan Demokrasi di Indonesia (30/6/2011) itu Habibie menyampaikan --seluruhnya dalam bahasa Jerman-- bahwa dia tidak setuju revolusi seperti di Mesir atau Tunisia.

"Revolutionen sind teuer, bergen ein großes Risiko und fordern viele Opfer. Besser sei eine systematisch beschleunigte Evolution die an die Situation des Landes angepasst werden müsse.

(Revolusi itu mahal, membawa risiko besar, dan meminta banyak korban tak berdosa. Lebih baik dengan evolusi dipercepat secara sistematik, yang menyesuaikan dengan situasi negara, red)," tegas Habibie.

Agar reformasi negara bisa berhasil, dalam pandangan Habibie faktor-faktor berikut ini sangat penting: kualitas tinggi, biaya rendah, prediktabilitas, dan bertindak secara konsisten.

“Mula-mula saya melepaskan para tahanan politik seperti pemimpin serikat buruh. Tentu mereka menggunakan kesempatan pertama untuk demonstrasi menentang saya. Meskipun demikian, ini adalah bagian dari demokrasi dan harus diterima oleh pemerintah," demikian Habibie.

Mengatasi Krisis

Setelah mengambil alih kepresidenan selama krisis Asia, Habibie mendapati dirinya dihadapkan pada masalah besar: inflasi 78%, pelarian modal ke luarnegeri, tingkat pengangguran tinggi, dan fakta bahwa Indonesia terdiri dari 500 lebih kelompok etnis berbeda-beda yang tersebar di 16.000 pulau.

"Pada waktu itu, saya menetapkan lebih dari 600 undang-undang mengenai pengenalan demokrasi dan ekonomi pasar, ini berarti 1,3 hukum per hari," terang Habibie.

UU ini meliputi jaminan hukum kebebasan pers dan agama, pemisahan struktur komando antara polisi dan tentara, penegakan kembali pengawasan sektor perbankan, serta pembentukan sebuah bank sentral independen dan yurisdiksi konstitusional.

Hasilnya, inflasi turun dari 78% menjadi 2% dan ekonomi Indonesia terdorong.

Resep Habibie untuk sukses Indonesia adalah dengan memasukkan sinergi positif untuk budaya, agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. "Selanjutnya rakyat akan produktif, kompetitif, dan tak terkalahkan secara ekonomi," demikian Habibie.

Menurut Habibie, kebebasan pers juga sama penting sebagai alat ukur dalam rangka mengetahui apakah pemerintahan berfungsi baik atau tidak. Selain itu, Habibie juga menganjurkan pemisahan jelas antara agama dan politik.

Demokrasi dan Islam

"Sind demokratie und Islam vereinbar (apakah demokrasi dan Islam itu cocok, red)?," tanya Habibie.

Lanjut Habibie, memperhatikan sekeliling di kebanyakan negara-negara muslim di Timur Tengah, Asia, dan Afrika, orang pasti akan meragukan hal ini. Namun, Indonesia --dengan populasi muslim lebih dari 200 juta, negara Islam terbesar di dunia-- membuktikan bahwa demokrasi dimungkinkan.
 
Dikatakan, Islam adalah agama yang menawarkan kemungkinan jawaban atas pertanyaan mengenai jalan manusia setelah kematian, sama seperti semua agama di dunia. Namun demikian, selama ajal belum tiba, orang harus menentukan hidupnya dan berbuat sesuatu daripada terlalu terfokus pada pencerahan agama.

Habibie mengajak Barat agar membedakan antara "Islam" dan "Islamis". Para "Islamis" di Indonesia merupakan minoritas kecil, yang membunuh orang tak bersalah untuk menarik perhatian publik. "Ini tidak ada hubungannya dengan Islam," tegas Habibie.

Dalam menyikapi kelompok "Islamis", Habibie tidak merekomendasikan untuk memberangus mereka, tetapi mengawasi. Saran Habibie, orang harus memberi mereka kesempatan untuk mendirikan partai politik dan mengikuti pemilu yang demokratis.

"Sie werden sehen: Niemand wird sie wählen (Anda akan melihat: Tak seorang pun akan memilih mereka, red)," pungkas Habibie.

60 Tahun RI-Jerman

Ceramah Habibie di forum DGAP itu mendapat perhatian luarbiasa dari publik dan kalangan pejabat pemerintah Jerman.

Kegiatan ini merupakan pembuka rangkaian kegiatan selama setahun dalam rangka peringatan 60 tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Jerman 2012, tahun depan.

Forum dihadiri oleh Dubes RI untuk Republik Federal Jerman Dr. Eddy Pratomo, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Ketua ICMI Dr. Ilham Akbar Habibie, mantan Dubes Jerman untuk Indonesia (1994 -2000) Dr. Heinrich Seemann serta 150 tamu undangan lainnya dari kalangan pejabat pemerintah Jerman, korps diplomatik, akademisi, pengusaha dan wartawan.




(es/es)