PDIP: SBY Harus Lakukan Reshuffle Kabinet

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespon hasil kerja 50 persen Kementerian yang jeblok. Hanya ada dua pilihan yang bisa dilakukan saat ini, Presiden SBY me-reshuffle kabinet atau menteri yang dinilat bekerja tidak optimal harus mundur.

"Harusnya dengan prerogatif Presiden dan dukungan data yang obyektif tentang kinerja para pembantunya hanya ada dua plihan, yakni Presiden cepat mengganti para menteri dan pembantunya; atau para menteri dengan jantan yang gagal melaksanakan programnya atau melaksanakan Instruksi Presiden maka seharusnya mengajukan mundur. Jangan hanya mau jabatan, tapi tidak bisa kerja dengan optimal," ujar Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, kepada wartawan, Jumat (8/7/2011).

Menurut Tjahjo, kondisi pemerintahan saat ini sangat memprihatinkan. Manajemen pemerintahan juga dinilai tidak optimal.

"Instruksi Presiden kepada para pembantunya tidak jalan, di bawah 50 persen yang mampu melaksanakan Instruksi Presiden tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan pemerintahan sudah sangat mengkhawatirkan," kritiknya.

Menurut Tjahjo, lemahnya penyelenggaraan pemerintahan harus dijawab dengan ketegasan presiden. Presiden harus serius membenahi kelemahan di 50 sektor kementerian tersebut.

"Karena menunjukkan dengan jelas kelemahan koordinasi pemerintah, interdep-nya lemah, masih kuatnya egoisme sektoral. Di sisi lain menunjukkan adanya kelemahan kepemimpinan di tingkat departemen atau lembaga non departemen," kritik Tjahjo lagi.

(van/nvc)