.webp)
"UKP4 melaporkan evaluasi kinerja program, dan terpenting adalah bagaimana agar inmplementasi Instruksi Presiden kepada masing-masing kementerian terkait masing-masing bidangnya. Oleh sebab itu apa yang telah disampaikan oleh UKP4 tentu akan jadi pertimbangan presiden," kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri Julian Aldrin Pasha di kompleks Istana Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (8/7/2011).
Artinya Presiden bisa saja melakukan reshuffle? "Tentu, kapan pun bisa terjadi," jawab Julian.
Namun Julian tidak bisa memastikan kapan reshuffle akan dilaksanakan. "Saya tidak bisa sampaikan pandangan seperti itu karena itu adalah yang mutlak melekat di Presiden," tutur mantan Wakil Dekan Fisip UI tersebut.
Julian memaparkan, para menteri yang termasuk kategori kurang memuaskan kinerjanya tersebut diharapkan bisa introspeksi diri sehingga ke depannya mereka bisa lebih bekerja secara maksimal.
"Meski dinyatakan masih ada beberapa kementerian yang kinerja atau katakanlah tindaklanjut dari implementasi Inpres yang dikeluarkan masih belum berjalan atau kurang optimal, maka itu diharapkan bisa jadi pemicu atau upaya mereka untuk memperbaiki kinerjanya pada bulan-bulan mendatang," paparnya.
Saat ditanya usulan reshuffle justru keluar dari Partai Demokrat, Julian menganggap itu hal yang biasa. Usulan reshuffle bisa datang dari mana pun.
"Reshuffle kan hak prerogatif Presiden. Bahwa itu kemudian diusulkan oleh pihak-pihak ya sah-sah saja. Presiden telah mendengar dan beliau punya wisdom, kebijakan, punya kearifan untuk menilai bahwa itu urgen atau tidak," tutupnya.
Hasil evaluasi UKP4 menunjukkan memang hanya separuh intruksi Presiden SBY yang bisa dijalankan sepenuhnya kementerian terkait. Ada berbagai hal yang membuat instruksi bersangkutan tidak dapat dijalankan secara penuh.
"Perintah itu dijalankan, tapi ada beberapa menteri kurang rajin," ungkap Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, seusai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/7/2011).
Data yang menyebutkan bahwa hanya 50 persen instruksi yang dijalankan, merupakan evaluasi kinerja dan capaian kementerian. Data yang dipaparkannya dalam rapat sidang kabinet sore hari ini adalah rekapitulasi evaluasi sejak Januari 2011.
Kuntoro menjelaskan, tak berarti bahwa 50 persen program kerja pemerintah tidak berjalan sama sekali. Melainkan kemajuan hasil yang berhasil dicapai sampai pada tenggat waktu yang dijadwalkan tidak sepenuhnya terpenuhi.
"Ada 34 kementerian. Kalau semua diberi perintah atau PR oleh Bapak Presiden, yang bisa sampai pada tujuan tepat pada waktunya itu ya kira-kira 17 lah," jelas Kuntoro.
(anw/nwk)
