PD: Ini Kementerian yang Perlu Diperhatikan SBY

Jakarta - Jakarta - Partai Demokrat (PD) menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mereshuffle menteri yang kinerjanya tidak maksimal. Berikut adalah bidang Kementerian yang dipandang PD tidak maksimal bekerja sesuai dengan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Ketua FPD DPR M Jafar Hafsah menilai Kementerian di sektor tenaga kerja, hukum daan HAM perlu mengevaluasi diri. Karena banyak kasus seputar TKI dan juga penegakan hukum.

"Masalah TKI juga perlu diperhatikan. Aspek hukum, semua penegah hukum Polri, Kejaksaan, dan KPK harus singkron semua," ujar Jafar.

Selain itu, PD juga menyoroti kementerian sektor infrastruktur pekerjaan umum. Juga sektor perikanan dan kelautan yang tidak optimal.

"Pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan baik. Pertanian dan perikanan harus maksimal dengan swasembada beras dan swasembada daging," terang Jafar.

Jafar juga mengimbau kementerian di sektor ekonomi untuk bekerja optimal. Rencana pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah juga perlu ditimang-timang.

"Tentunya BBM pada waktu ada subsidi tidak menaikkan BBM subsidi menjadi membengkak," tuturnya.

Namun PD enggan disebut meminta Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet. "Reshuffle adalah hak prerogatif residen. Presiden yang menilai, kita tidak menyarankan," terangnya.

PD menjamin reshuffle tidak akan dibahas di setgab koalisi. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden SBY. "Reshuffe bukan wilayah Setgab tapi wilayah Presiden. Tapi kalau diminta tentu bisa menyarankan,"tegasnya.


(van/nwk)