Moratorium Penerimaan PNS Harus Fokus Pada Reformasi Birokrasi

Jakarta - Saat ini tengah diwacanakan kebijakan penghentian sementara (moratorium) penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini disambut baik oleh pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago. Menurutnya, pembiayaan PNS sudah sangat membebani APBN dan moratorium ini bisa menjadi sarana reformasi birokrasi.

"Ide moratorium yang dikeluarkan secara kebetulan cocok, tapi alasannya perlu diperkaya lagi. Bukan karena alasan penghematan anggaran saja tapi lebih kepada reformasi birokrasi khususnya kepegawaian," ujar Andrinof usai Diskusi bertajuk "Darurat Ketatanegaraan Indonesia" di Indonesian Institute, Jalan Wahid Hasyim nomor 194, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2011).

Menurut Andrinof, harus ada pembenahan terhadap rekrutmen PNS. Hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh birokrat yang berkualitas.

"Moratorium harus digunakan untuk membenahi rekrutmen siswa sekolah dinas. Ada 90 sekolah dinas dan itu adalah sekolah calon koruptor kalau tidak dibenahi," katanya.

Ada semacam kekhawatiran dari sebagian masyarakat bahwa dengan adanya morarium ini akan membuat angka pengangguran semakin tinggi. Namun, menurut Andrinof, kekhawatiran itu tidak beralasan karena penerimaan PNS tidak bisa dikaitkan dengan pengangguran.

"Penganguran adalah urusan sendiri, dalam pemerintahan penggangguran bukan dijawab dengan mengorbankan yang lain. Jadi kalau alasan menerima pegawai karena pengangguran itu sama saja menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Jawaban untuk pengangguran ada di tempat lain, bukan dengan seenaknya menampung orang jadi PNS," imbuhnya.

Andrinof pun mencontohkan negara tetangga, Singapura. Untuk mengatasi pengangguran, Negeri Singa itu menumbuhkan lapangan kerja bagi warga negaranya yang tidak cocok menjadi PNS.

"Seharusnya peran pemerintah membina dunia usaha dan secara keseluruhan membangun sistem ekonomi yang berkualitas berbasis luas," katanya.

(adi/vit)