Ada Satgas, Informasi Proses Hukum TKI Harus Lebih Jelas

Jakarta - Keluhan masyarakat selama ini ketika ada tenaga kerja Indonesia (TKI) terlibat kasus hukum, adalah minimnya informasi. Dengan keberadaan Satgas TKI, diharapkan masyarakat terutama keluarga TKI di Tanah Air, bisa mendapatkan informasi yang jelas.

"Dengan Satgas ini kita berharap bisa ada informasi yang jelas soal kasus hukum TKI dan info lainnya. Karena sekarang ini kan kita buta, posisi TKI seperti apa. Kasus Ruyati misalnya, tanpa ada informasi apa pun tiba-tiba kita dapat kabar sudah dieksekusi. Ini nggak boleh terjadi lagi," kata analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (17/7/2011).

Akibat informasi yang tidak jelas, sempat beredar desas-desus di Tanah Air terkait Sumartini yang akan dieksekusi mati pada 3 Juli lalu. Selain itu pernah beredar kabar pula ada 8 TKI yang akan dipancung pada awal Juli ini.

"Akibat tidak mendapatkan informasi memadai, nanti masyarakat bisa tidak percaya lagi sama pemerintah. Seharusnya kalau ada yang sedang dalam proses hukum kan dijelaskan bagaimana prosesnya sudah sampai mana. Kalau informasinya clear tentu masyarakat akan memberi masukan ke pemerintah," terang Wahyu.

Soal formasi Satgas TKI yang antara lain terdiri dari para pensiunan pejabat, Wahyu merasa pesimistis dengan kinerja mereka. Apalagi selama masih menjabat mereka tidak mencatat prestasi bagus dalam perlindungan TKI.

"Kalau pensiunan dari Kemlu atau BNP2TKI yang memang gagal melindungi TKI ini artinya tak punya track record yang jelas dalam kasus-kasus TKI. Dulu apa yang mereka lakukan. Presiden juga sedikit ada masalah lalu membentuk satgas, sedikit-sedikit satgas," keluhnya.

Wahyu berpendapat, presiden cukup memaksimalkan fungsi kementerian yang ada sekarang alias tidak perlu membentuk satgas. Satgas yang terlalu gemuk juga dinilainya membebani anggaran negara.

"Cukup dengan pimpinan presiden, kementerian yang ada bekerja keras," saran Wahyu.

(vit/fay)