Akbar Tandjung: DPR Harus Berwibawa di Depan Rakyat

Jakarta - Popularitas DPR terus menurun seiring banyaknya anggota Dewan yang tersangkut kasus korupsi. DPR juga kerap mengambil kebijakan kontraproduktif seperti studi banding ke luar negeri tanpa hasil. Padahal harusnya DPR menjaga wibawa di depan rakyat.

"Lembaga legislatif DPR harus kuat dan fungsional, berwibawa, memiliki integritas tinggi, serta memiliki kepercayaan yang tinggi masyarakat. Demikian pula lembaga yudikatif yang mampu menjadi pilar keadilan yang terpercaya," tutur Ketua Dewan Penasehat Golkar, Akbar Tandjung.

Hal ini diserukan Akbar dalam Seminar 'Revitalisasi Pancasila dalam Bidang Politik' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2011).

Penguatan DPR diperlukan dalam rangka road map kehidupan politik di Indonesia. Partai politik harus mampu menjalankan fungsinya secara maksimal tak hanya sebagai kendaraan politik kader yang tak mumpuni.

"Partai politik harus kuat secara kelembagaan serta mampu mengaktualisasikan fungsi-fungsinya secara optomal. Tidak semata-mata menjadi kendaraan politik. Media massa dan civil society juga harus kuat memperkuat tradisi check and balance,"tuturnya.

Selanjutnya Akbar berharap ada eksprimentasi demokrasi yang membawa hasil yakni penyederhanaan parpol. Penguatan presidensial juga harus dilakukan karena lemahnya lembaga kepresidenan dapat berujung pada lemahnya penyelenggaraan negara.

"Efektifitas penyelenggaraan pemerintah (eksekutif) atau terwujudnya pemerintah yang efektif. Konsekuensinya sistem presidensial harus diperkuat," tandasnya.

(van/mok)