SBY Tagih Lagi Percepatan RUU Pertanahan

Jakarta - Presiden SBY kembali menagih janji percepatan pengesahan RUU Pertanahan oleh DPR. Ada banyak pembangunan sarana infrastruktur memerlukan produk hukum itu, di antaranya pengadaan pembangkit listrik baru.

Hal ini diungkapkan Presiden SBY saat membuka rapat koordinasi khusus evaluasi implementasi masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (MP3EI). Rapat digelar di Kantor Sekretariat Negara, Jl Majapahit, Jakarta, Rabu (6/7/2011).

"Saya dengar PLN ada masalah soal lahan. Kenapa itu? Jangan sampai PLN tidak punya lahan untuk meningkatkan kapasitas," ujar SBY.

Masalah pengadaan lahan, erat kaitannya dengan RUU Pertanahan yang proses pengesahannya di DPR belum tuntas. Padahal perlu ada produk hukum yang tegas dan jelas sebagai acuan pengadaan lahan bagi sarana infrastruktur yang pemerintah akan percepat pengadaannya.

"Saya harap penuntasan RUU itu bisa berjalan baik. Saya sudah konsultasikan dengan pimpinan DPR, saya harap komitmen hasil konsultasi itu benar-benar bisa dilaksanakan," kata SBY.

"Saya dengar ada yang bicara 'tak perlu UU Pertanahan, biar seperti sekarang ini saja'. Maka artinya itu loss opportunity bagi rakyat kita," sambungnya.

Presiden juga menyinggung tahap pelaksanaan proyek 10 ribu Mw jilid II. Dia menegaskan perlunya aksi kontrol yang tegas untuk pantau perkembangan dan setiap ada hambatan bisa cepat dicarikan pemecahannya.

"Bila proyek 10 ribu Megawatt pertama mengalami hambatan, saya kuatir bila kurang kontrol maka yang kedua juga terhambat," wanti SBY.

(lh/anw)