Hanura dan Gerindra memang bernasib sama. Keduanya sama-sama tak punya wakil di BK DPR. Karena itulah mereka tak akan tahu proses pengambilan sanksi bagi anggota DPR bermasalah di internal BK DPR.
"Gerindra mendukung Hanura menolak keputusan BK. BK itu terlalu sok. Seharusnya Gerindra dan Hanura masuk Badan Kehormatan," ujar anggota Komisi III dari Gerindra, Martin Hutabarat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gerindra mendorong Hanura memprotes putusan BK tersebut. Karena keputusan BK tidak mewakili DPR secara keseluruhan.
"Kursi Wakil Ketua itu jatahnya Hanura jadi jangan dilepas, tetap saja di sana. Ini kan terus diperjuangkan karena BK berlebihan," tandasnya.
Sebelumnya BK DPR mencopot Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Hanura Nurdin Tampubolon. BK beralasan Nurdin tiga kali mangkir dari panggilan BK DPR.
(van/anw)











































