.webp)
"Iya dong, harus bertanggung jawab. Partai Demokrat ini semestinya berada di bagian terdepan untuk membawa Nazaruddin pulang," tutur aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (5/7/2011) malam.
Menurut Ade, beban untuk dapat memulangkan Nazaruddin ke tanah air jangan hanya berada dipundak KPK atau pun Mabes Polri saja. Partai Demokrat, lanjutnya, juga harus ambil bagian dalam hal itu.
"Selama ini kan teman-teman Demokrat selalu berhubungan dengan Nazaruddin. Masa iya sih mereka tidak tahu. Ketika akhirnya mereka tidak mengetahui di mana Nazaruddin, ini jelas mengherankan mengapa mereka kecolongan," paparnya.
Hal senada dilontarkan, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM (Pukat) Zainal Arifin Muchtar. Menurut Zainal, secara resmi, Partai Demokrat memang tidak memiliki kewajiban untuk memulangkan Nazaruddin. "Tapi secara etis mereka perlu untuk ambil bagian," terangnya.
Kabar mengejutkan datang dari pemerintah Singapura. Kementerian Luar Negeri Singapura menegaskan, M Nazaruddin, tersangka kasus suap Kemenpora itu tidak berada di Singapura.
Juru bicara Kemlu Singapura mengatakan, informasi ini telah disampaikan kepada pihak berwenang di Indonesia beberapa waktu lalu. Sebelum Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Juni lalu.
Dia juga mengatakan, pihak pemerintah Singapura selalu bersikap kooperatif dengan para penegak hukum di Indonesia baik di kasus Nazaruddin maupun kasus-kasus lainnya. Namun sebelum Nazaruddin terlibat kasus dan ditetapkan sebagai tersangka, pihak Singapura tidak memiliki alasan untuk melarangnya masuk ataupun meninggalkan Singapura.
Juru bicara juga mengaku tidak mengetahui di mana Nazaruddin saat ini. "Saya tidak tahu, kami tidak mengetahui ke mana orang-orang setelah mereka meninggalkan Singapura. Pihak berwenang di Indonesia sudah diinformasikan tentang tujuan dia pada saat meninggalkan Singapura. Itu saja informasi yang kita punya," katanya.
(fjp/her)
