Eks Kapolri Nilai Polri Gagap Hadapi Intervensi Eksternal

Eks Kapolri Nilai Polri Gagap Hadapi Intervensi Eksternal

- detikNews
Selasa, 05 Jul 2011 17:50 WIB
Jakarta - Polri kini dinilai susah menghadapi intervensi dari luar tubuhnya sendiri. Intervensi yang dihadapi kini sangat kuat, terutama yang menyangkut kepentingan bisnis dan penguasa.

"Yang agak sulit dari kepolisian sekarang adalah intervensi kepentingan dari luar kepolisian. Entah itu pengaruh bisnis atau pengaruh dari pihak penguasa. Dulu memang ada tapi tidak sekuat sekarang saya rasa pengaruhnya," ujar mantan Kapolri di era Presiden Gus Dur, Jenderal Pol (Purn) Chairuddin Ismail.

Hal itu disampaikan Chairuddin usai diskusi publik bertajuk 'Polisi, Politik dan Profesionalisme' di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (5/7/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Chairuddin juga menyoroti kinerja Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang dinilainya gagap.

"Contohnya ketika mereka menghadapi masalah bisnis, itu mereka langsung mencari dan mencocokkan undang-undang yang terkait dengan perdata atau bisnis. Padahal bisa saja bisnis itu masuknya ke ranah pidana. Kalau saya dulu saya lihat elemen-elemennya baru saya tentukan itu pidana atau perdata. Kalau sekarang ini sering dipaksakan undang-undangnya jadi sering tidak pas," tuturnya.

Chairuddin juga menilai, polisi sekarang lebih banyak berbicara ke media. Padahal, ketika dirinya menjadi Reserse dulu tak pernah berbicara ke pers.

"Ketika saya jadi Serse dulu, nggak ada saya itu ngomong ke pers. Bukannya saya benci sama pers, tapi ketika pers sudah membuka masalah ini ke masyarakat ini kan sama artinya dengan memberikan angin pada para penjahat yang sedang diburu pihak kepolisian," imbuhnya.

Jika ada pemberitaan miring atau tidak pas mengenai institusi kepolisian, Chairuddin mengimbau jangan buru-buru diklarifikasi. Pernyataan tersebut merujuk pada kasus tersangka kasus suap Kemenpora M Nazaruddin tentang berita di majalah Tempo.

Sebelumnya majalah Tempo edisi 4-10 Juli menyebutkan nama Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi dan sejumlah nama politikus tertulis dalam memo pengeluaran uang perusahaan Nazaruddin. Dalam memo itu disebutkan Ito menerima US$ 50 ribu atau sekitar Rp 450 juta. Namun dalam wawancara di majalah Tempo tersebut, Ito membantahnya.

"Karena kalau dari media itu, dibiarkan sajalah seharusnya. Kalau istilah saya kalau belum dipukul jangan menangkis, karena kan posisinya saat ini belum jadi tersangka belum diperiksa. Jadi seharusnya nggak usah buru-buru ngomong ke media," jelas Chairuddin.

(nwk/nvt)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads