Pengamat Hukum Nilai Aneh Penegakan Hukum soal Dian dan Randy

Jakarta - Tindakan polisi-jaksa yang menyeret Dian dan Randy ke pengadilan hanya karena menjual iPad tanpa buku petunjuk berbahasa Indonesia dianggap melanggar azas kepatutan masyarakat. Sebaiknya polisi maupun jaksa dapat membuat skala prioritas, mana perkara yang layak didahulukan mana yang tidak.

"Dilihat dari hukum formal, UU bilang begitu. Kalau dibilang azas kepatutan, aneh. Polisi memang harus menangkap pencuri ayam, dikejar. Tapi pilih-pilih perkara, dimulai dari yang besar, perkara yang kecil dilepas. Perkara begini saja kok," kata pengamat hukum Soetandyo Wignyosoebroto saat berbincang dengan detikcom, Senin (4/7/2011) malam.

Guru besar emeritus Universitas Airlangga ini menyatakan, penegak hukum perlu melihat hukum secara kontekstual, tidak sepotong-potong melihat ayat dan pasal.

"Kontekstual, memang betul. Hukum tebang pilih, kecil ya ditebang, kalau yang besar ya pakai gergaji besar," tandasnya.

Dia lalu menyarankan polisi-jaksa berkonsentrasi untuk mengurai kasus-kasu yang lebih besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kasus korupsi.

"Tahulah jaksa juga ditarget, masak sebulan nggak ada perkara masuk. Akhirnya yang kecil-kecil yang kena. Padahal ada kasus yang lebih besar, ada korupsi, ada ketua partai yang katanya tersangkut, ada kabar lagi jenderal polisi dapat pesangon lumayan," tandas Soetandyo.


(Ari/anw)