"Presiden harusnya memikirkan nasib para TKI kita. Moratorium itu ngak boleh lama-lama, dan seharusnya ada peta data TKI," kata Ketua Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan Ninik Rahayu di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (4/7/2011).
Presiden, menurut Ninik, harusnya memperhatikan bagaimana nasib para TKI di Arab Saudi dengan pemberlakuan moratorium ini, termasuk nasib TKI yang terlanjur membuat visa untuk bekerja ke Arab Saudi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harusnya pemerintah mencarikan solusi bagi para TKI yang masih berada di Arab Saudi dan yang akan berangkat ke sana, serta mencari tempat pemindahan kerja para TKI.
"Dari data Komnas Perempuan, setidaknya ada 250 calon TKI dari Bandung yang akan berangkat ke Arab Saudi, dan dari Jakarta juga pasti banyak. Tapi saya belum dapat datanya," ungkapnya.
(anw/asy)










































