PKS: Fatwa MUI tentang BBM Bersubsidi Terlalu Jauh

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengimbau Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan fatwa haram untuk orang kaya yang menggunakan BBM bersubsidi. PKS menilai pengaturan mengenai BBM bersubsidi menjadi kewenangan Kementerian ESDM.

"Menurut saya kampanye pemerintah bahwa premium ini untuk masyarakat tidak mampu agak berhasil dan ini perlu diapresiasi. Kalau MUI sampai harus mengeluarkan fatwa saya kira terlalu jauh, seakan-akan Kementerian ESDM tidak punya mekanisme pengaturan BBM bersubsidi," imbau anggota Komisi VII DPR dari PKS, Zulkieflimansyah.

Hal ini disampaikan Zul, panggilan akrabnya, menanggapi pernyataan MUI bahwa orang kaya yang mengkonsumsi BBM subsidi haram dan berdosa. Hal ini disampaikan Zul saat dihubungi wartawan, Kamis (30/6/2011).

Zul memahami pemerintah tengah kesulitan mengambil kebijakan pembatasan subsidi BBM. Ia berharap pemerintah mampu menempatkan pertimbangan paling matang sebelum mengambil kebijakan penting menyangkut BBM.

"Kalau menurut saya menaikkan harga BBM mengurangi subsidi ada rasionalitas ekonominya. Tetapi ada asumsinya pemerintah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tetapi tampaknya realitas menunjukkan pemerintah menunjukkan banyak hal belum optimal sehingga pengangguran dimana-mana sehingga subsidi memang diperlukan," jelasnya.

Dan untuk saat ini, menurut Zul, mencabut subsidi BBM bukan pilihan terbaik. Ia menyarankan pemerintah mengumpulkan dulu uang negara yang berceceran.

"Karena bagaimana pun kebocoran uang negara di perbankan seperti kasus Century belum jelas, banyak tambang Migas tidak jelas. Kendala ini dikurangi dan dihapus dulu baru rakyat bisa menerima dan ada akuntabilitas pemerintah dalam mengambil kebijakan," tandasnya.

(van/nwk)