"Nyatanya tidak (membebani). Bahwa DKI itu tidak menerima APBN untuk gajinya PNS, semua dicover APBD, malah tenaga honorer dari APBD karena ada honorer. Karena organisasi ini ada 5 tapi PNS-nya cuma 3, tapi organisasi harus tetap berjalan. Jadi jangan digebyah uyah (digeneralisasir)," kata Prijanto.
Hal itu disampaikan Prijanto usai meninjau Venue BMX di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (28/6/2011). Prijanto mengaku belum mendengar wacana penundaan penerimaan PNS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Organisasi itu, imbuh Prijanto, isinya antara lain struktur organisasi. Di dalam struktur itu tentu ada manusia, sarana dan prasarananya, prosedur dan pelaksanaan mekanisme.
"Jadi kalau ada tugas dan organisasi tapi nggak ada boleh menerima PNS, lalu apa fungsi organisasi. Lalu siapa yang mengerjakan tugas itu," kata Prijanto mempertanyakan.
Menurut dia, sangat tidak mungkin Pemprov DKI tidak melakukan penerimaan PNS. Sebagai contoh, karyawan Dinas Pemadam Kebakaran memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun mendatang. Pasti akan butuh perekrutan baru untuk regenerasi tim pemadam kebakaran.
"Saat sekarang itu DKI malah sebenarnya kalau boleh jujur mengeluh. Kita mengusulkan jumlah kebutuhan untuk PNS, tetapi alokasi jumlahnya itu tidak terpenuhi. Dan itu terjadi di DKI," ucap Prijanto.
(vit/fay)











































