"Keduanya kan kader PDIP yang duduk sebagai kepala pemerintahan. Saya yakin kalau mereka duduk bareng, masalah itu pasti selesai," ujar Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto saat dihubungi detikcom, Senin (27/6/2011) malam.
Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini, sebagai kader PDIP ada sesuatu yang bisa menyatukan keduanya. Hal yang bisa menyatukan keduanya adalah pemikiran dan gagasan Bung Karno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang yang juga kader PDIP asal Jawa Tengah ini berharap, disharmoni antara Bibit Waluyo dan Joko Widodo ini tidak berlarut-larut. Kader PDIP pun diminta untuk tidak gusar dengan hal ini.
"Mereka berdua adalah keluarga besar PDIP, dan saya minta kader PDIP yang lain tetap tenang, tidak perlu gusar dan tetap solid. Masalah ini pasti selesai," imbuhnya.
Sebelumnya usai peresmian jembatan di Magelang, Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan Jokowi bodoh. Jokowi dianggap melawan gubernur dalam pembangunan mal di Solo. Rencana mal yang ditentang Pemkot Solo dibangun di bekas gedung bersejarah pabrik es Saripetojo. Namun pabrik es ini dinilai sebagai aset Pemprov Jateng, sehingga Pemkot Solo dianggap tidak bisa memprotesnya.
Atas pernyataan itu, Forum Komunitas Masyarakat Solo (FKMS) menilai Bibit arogan dan otoriter. Pernyataan itu melukai hati masyarakat Solo yang telah memilih Joko Widodo sebagai walikota bahkan dengan suara 90,8 persen pemilih Solo.
Karena itulah FKMS, Senin (27/6), menyatakan mosi tidak percaya terhadap Bibit Waluyo selaku Gubernur Jateng. Mereka juga menyatakan akan menolak Bibit Waluyo masuk Solo dan menyerukan seluruh masyarakat Jateng menurunkan Bibit dari jabatannya sebagai gubernur.
Tanggapan keras juga muncul dari internal PDIP, partai yang dulu mencalonkan Bibit Waluyo sebagai Gubernur Jateng. Sekretaris DPC PDIP Kota Surakarta, Teguh Prakoso, dengan tegas menyatakan penyesalannya secara pribadi dulu telah memilih Bibit sebagai gubernur. Ketua DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, juga mengatakan hal serupa.
"Orang itu (Bibit Waluyo-red) tak tahu diri. Dulu kita-kita ini bahkan harus mengeluarkan uang pribadi masing-masing untuk membiayai kampanye dia sebagai Cagub. Tapi sekarang seperti ini balasannya untuk Kota Solo," ujar Wakil Ketua DPC PDIP Surakarta tersebut.
(her/nvc)











































