"Ya, daripada biarkan masalah ini berlarut, mending diselesaikan sekarang," kata Erry usai bertemu Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2011).
Alternatif kedua, lanjut Erry, adalah dengan re-training. Jadi para PNS di lembaga pemerintah terutama pusat dilatih ulang suatu keahlian. Setelah itu, mereka bisa disalurkan ke lembaga lain yang membutuhkan.
"Yang ketiga, mereka disuruh masuk, tapi tidak mengerjakan apa-apa dan tidak mengganggu yang bekerja baik, sambil menunggu 'wangsit'," kata Erry.
Menurutnya, pemerataan PNS juga sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Akan tetapi, biasanya akan muncul ego di masing-masing pemerintahan daerah.
Dalam soal PNS ini, sebelumnya Erry juga mengusulkan kepada Wapres untuk menghentikan sementara penerimaan PNS. Ia mendapati, saat ini jumlah PNS terus membengkak. Bila terus ditambah, dikhawatirkan negara tidak mampu membiayainya.
"Usul kongkretnya dihentikan untuk sementara paling lambat 6 bulan dan dalam 6 bulan itu kita kaji kebutuhan sesungguhnya, kemudian kita perbaiki juga sistemnya supaya tidak mengakibatkan kebocoran," katanya.
(irw/rdf)











































