Jumlah Membengkak, Penerimaan PNS Diusulkan Distop Sementara

Jakarta - Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang membengkak serta masih ditemukannya berbagai praktik penyimpangan dalam rekruitmen mengharuskan pemerintah mengambil tindakan segera. Pemerintah diusulkan untuk menghentikan sementara penerimaan PNS paling tidak selama 6 bulan.

"Usul kongkretnya dihentikan untuk sementara paling lambat 6 bulan dan dalam 6 bulan itu kita kaji kebutuhan sesungguhnya, kemudian kita perbaiki juga sistemnya supaya tidak mengakibatkan kebocoran," Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas.

Hal itu disampaikan dia usai bertemu Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2011).

"Perlu dilakukan langkah-langkah agar tidak terlanjur mengangkat PNS terlalu banyak sehingga negara tidak mampu membiayainya," kata mantan Wakil Ketua KPK tersebut.

Erry mengatakan, dari data Kementerian Keuangan terungkap, sebanyak 60 persen (Rp 720 triliun) dari total APBN Rp 1.200 triliun tersedot untuk gaji PNS dan berbagai fasilitasnya. Sementara sisanya sebesar 40 persen sebagian disalurkan ke pembangunan sarana fisik. Bahkan salah satu kabupaten di Aceh 82 persen APBD-nya untuk menggaji PNS.

"Jadi kalau anda lihat jalan jelek di kota-kota lain itu saya kira akibat itu. Agak tidak terkendali mereka merekrut orang," katanya.

Erry mengatakan, selain membahayakan keuangan negara, penambahan PNS juga tidak berdampak pada efektivitas pelayanan publik. Selama ini, tidak ada bukti empiris yang menunjukkan kerja-kerja bikrokrasi berubah menjadi lebih efektif dengan hadirnya PNS-PNS baru.

"Efektivitas pekerjaan tidak serta merta pada jumlah, tapi lebih pada perubahan mindset PNS dari dilayani menjadi melayani. Yang mendasar saja susah dibenahi," katanya.

Erry melihat, dari sekian banyaknya PNS di lembaga pemerintah pusat maupun daerah, paling besar justru PNS-PNS yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja, PNS yang direkrut untuk Dinas Kehutanan di daerah tertentu yang sebenarnya tidak mempunyai hutan.

Adapun mengenai penyimpangan dalam proses rekruitmen, menurut Erry, saat ini masih menjadi pemandangan yang mencolok. Status PNS menjadi dagangan yang menarik untuk diperjualbelikan. Tidak heran bila seseorang memperoleh pekerjaan sebagai PNS dengan membayar uang hingga ratusan juga rupiah.

"Informasi dari aparat pengawasan mengatakan, bahwa ini jadi bagian dari permainan para kepala daerah yang dalam beberapa hal diperjualbelikan, baik kuotanya maupun penerimaan CPNS-nya," ungkap Erry.

(irw/rdf)