Butuh Rp 600 T untuk Perbaiki Layanan KA Jabodetabek

Jakarta - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menargetkan di tahun 2030 mendatang, kereta api di Jakarta memiliki daya saing dan mandiri. Target itu dinilai hanya impian karena ketersedian dana. Sedikitnya butuh Rp 600 triliun untuk memperbaiki layanan KA Jabodetabek.

"Harapan di tahun 2030 kita punya KA yang berdaya saing tinggi itu akan sulit, pasalnya kita butuh sedikitnya Rp 600 triliun untuk membenahi kondisi angkutan massal itu. Dan itu agaknya sulit," ujar pengamat perkeretaapian, Muhammad S Hendrowijono, dalam diskusi interaktif 'Kereta Api untuk Rakyat' di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2011).

Hendro mengatakan, seandainya dana itu benar ada tentunya bisa digunakan untuk melakukan berbagai perawatan. Untuk KA di Jakarta saja, menurutnya PT KAI hanya memiliki biaya perawatan berkisar pada angka 1-2 persen per tahun dari harga baru sebuah kereta.

"Padahal di negara-negara maju lainnya, biaya perawatan KA itu mencapai 5 persen dari harga baru KA tersebut," imbuhnya.

Salah satu contoh bukti akibat buruknya sistem pelayanan KA adalah angka kematian yang meningkat karena tersambar KA yang melintas di jalur. Sayangnya, Hendro tidak menjelaskan secara rinci angka kematian tersebut.

"Jadi akibat sistem dan operator yang tidak baik, jalur menjadi tidak steril. Salah satunya untuk jalur Jakarta-Bogor dan Jakarta-Bekasi, akibatnya di dua jalur ini sering memakan kobran akibat tersambar KA yang melintas," sambungnya.

Hendro menilai, banyaknya problematika yang dihadapi KA tidak lepas dari minimnya komitmen yang dibangun pemerintah pusat dan PT KAI untuk mengoptimalkan angkutan ini. Jika kondisi ini terus dipertahankan, maka angkutan ini tidak akan pernah menjadi solusi mengurangi kemacetan di Ibukota.

"Harusnya dengan bertambahnya penduduk, KA ini juga harus bertambah. Kalau tidak bagaimana kita bisa cegah warga untuk tidak lari ke angkutan di jalan raya. Padahal KA ini cukup baik mengurangi polusi dan kerusakan jalan di Jakarta," jelasnya.

"Tapi bagaimana mungkin, kalau tidak ada komitmen nasional, tidak ada target nasional yang melibatkan seluruh stakeholder," imbuh Hendro.

(lia/vit)