"Ingat peran dan fungsi presiden zaman SBY beda jauh dengan Presiden Soeharto. Segala sesuatunya jangan ditimpakan ke SBY. Menko Kesra dari Golkar, Menteri Pertanian dari PKS dan sebagainya. Kenapa survei enggak dilakukan secara spesifik pada bidang tertentu?," kata Wasekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan.
Hal tersebut ia sampaikan di Gedung DPR, Senayan, Senin (27/6/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal Nazar, secara partai kita sudah selesaikan ini dengan memberhentikan yang bersangkutan dari Bendahara Umum. Mengenai hukumnya itu kewenangan KPK," katanya.
Pohan melihat bahwa naik turunnya popularitas pemimpin di mata rakyatnya merupakan hal yang lumrah. Namun, Pohan menduga survei tersebut merupakan survei pesanan.
"Itu survei ngawur dan ini sebenarnya survei dengan kepentingan politik atau pesanan politik, harus clear," kata Pohan.
(adi/ndr)










































