Anggota DPR Diminta Pikir-pikir Tambah Tenaga Ahli

Anggota DPR Diminta Pikir-pikir Tambah Tenaga Ahli

- detikNews
Minggu, 26 Jun 2011 06:59 WIB
Anggota DPR Diminta Pikir-pikir Tambah Tenaga Ahli
Jakarta - Efektivitas dan efisisensi tenaga ahli anggota DPR akan dikaji oleh tim dari Universitas Indonesia (UI) mulai tahun depan. Anggota DPR diperbolehkan menambah tenaga ahli. Namun, Indonesia Budget Center (IBC) buru-buru mengingatkan agar mereka berpikir dua kali bila ingin menambah staf ahli.

"Kalau mau tambah staf ahli dengan sistem sekarang di mana mereka tidak tidak diberdayakan lantas buat apa staf ahli, hanya akan membebani anggaran negara saja," kata peneliti IBC Roy Salam dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (21/6/2011).

Menurut Roy, anggaran untuk honor tenaga ahli DPR tahun 2009 sudah sangat besar. Dalam tahun tersebut, anggaran untuk 545 tenaga ahli berjumlah Rp 49 miliar. Itu belum 25 tenaga ahli untuk Pansus dan 25 alat kelengkapan dengan total Rp 4,5 miliar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau dijumlah itu sudah ketemu Rp 53,55 miliar. Nah itu baru honor, belum sarana prasarana. Di situ disebutkan dalam penjelasan bahwa untuk 545 tenaga ahli disebutkan dapat Rp 15 miliar untuk sarana dan prasarana mereka. Jadi kalau total seluruh tenaga ahli menghabiskan Rp 68,5 miliar," katanya.

Roy mengatakan, tenaga ahli DPR masih menerima uang tambahan dari rapat dan biaya perjalanan dinas. Hampir Rp 100 miliar, katanya, honor diperebutkan para tenaga ahli DPR di Sekretatriat Jenderal (Setjen) DPR.

Labih lanjut Roy menegaskan, selain memikirkan kembali rencana untuk menambah tenaga ahli, anggota DPR perlu memberikan pengawasan kepada mereka. Namun, sayangnya, profesi ini rupanya diduduki pula oleh saudara atau kerabat si anggota DPR.

"Sangat sulit dikontrol karena budaya di DPR pewuh pakewuh, misalnya Sekjen abagaimana mau tegas. oh ini nggak tegas, harus berhadapan dengan anggota DPR. Mereka itu tidak dikategorikan pejabat negara, tapi istilahnya karyawan profesional," katanya.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang sudah mundur dari DPR mengkritik kinerja staf ahli DPR. Dia menilai secara umum banyak anggota DPR memiliki staf ahli yang tidak kompeten.

"Saya kira banyak. Anggota DPR sendiri pun saya kira, sampai dengan saat ini belum ada anggota DPR yang bisa merubah disertasi saya yang saya pertahankan," kata Idrus saat berbincang di lobi Hotel Swiss Bell Borneo, Kalimantan TImur, Jumat (17/6/), yang lalu.


(irw/fiq)


Berita Terkait