Pengesahan RUU Pemilu Bisa Dipercepat Bila Setgab Sepakati Nilai PT

Jakarta - Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol Koalisi sebenarnya dapat berperan mempercepat proses pengesahaan RUU Pemilu sebagaimana yang diminta Presiden SBY. Tapi harus ada kebesaran hati dua parpol terbesar anggotanya untuk menyamakan pandangan mengenai nilai Parliamentary Treshold (PT) dengan para mitra koalisinya.

"Kesepakatan di Setgab akan sangat memperlancar proses pengesahan di DPR," kata Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto, kepada detikcom, Sabtu (25/6/2011).

Masalahnya masing-masing parpol anggota Setgab memiliki pandangan berbeda-beda mengenai nilai PT yang menjadi pangkal masalah tersendatnya pengesahan RUU Pemilu. Dua parpol terbesar anggotanya, PD dan Golkar, bersikukuh dengan ambang batas minimal 5% yang dinilai terlalu tinggi oleh mayoritas mitra koalisinya.

Padahal bila di internal Setgab sudah tercapai kesepakatan, diyakini tarik ulur antar fraksi DPR nilai minimal PT akan cepat tuntas. "Karenanya kita berharap Golkar dan PD mau berbesar hati untuk paling tidak mendiskusikan masalah PT di setgab," sambung Bima.

Mantan pengamat politik ini tidak sependapat bila masalah PT tidak memerlukan kesepakatan internal Setgab. Menurutnya nilai PT yang akan menjadi patokan bagi parpol peserta Pemilu 2014 untuk menempatkan politisnya di DPR, menyangkut tatanan berbangsa dan bernegara di masa mendatang dan menyangkut eksistensi berbagai elemen bangsa.

"Ini pesoalan visioner yang serius. Justru mengherankan bila tidak dibahas di internal Setgab," tegasnya.

Di sisi lain, tercapainya kesepakatan nilai PT di internal Setgab juga bermanfaat bagi 'kesehatan' setgab. Kecurigaan partai-partai menengah terhadap motivasi PD dan Golkar dibalik nilai 5% yang diajukan akan dapat diredam.

"Jangan sampai isu PT ini justru memecah Setgab. Perbedaan internal ini harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan jangka panjang yang lebih besar," wanti Bima.

(lh/ape)