Aspirasi Ditampung, Demo 2.000-an Bajaj Bubar

Jakarta - Setelah 3 jam bertahan di seputaran Balaikota DKI Jakarta, Jl.Medan Merdeka Selatan, Jakpus, 2.000-an sopir bajaj dan armadanya membubarkan diri, Rabu (23/6/2004) pukul 12.00 WIB.Begitu mereka bubar, suara keras membahana ala suara bajaj terdengar bak konser. Asap hitam juga mengepul ke angkasa. Mereka rela bubar setelah aspirasi mereka dijanjikan akan dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur Sutiyoso.Sebelum bubar, sebanyak 12 perwakilan Paguyuban Bajaj Jakarta diterima Kasubdit Kesiagaan Pemda DKI Jakarta S.Arsyad di sebuah ruangan di Balaikota. Ke-12 perwakilan itu terdiri dari pengusaha, pengemudi dan pengguna.Menurut Syamsunar, koordinator aksi hari ini, inti demonstrasi yang mereka lakukan adalah menolak digantinya bajaj dengan kancil. Menurutnya, yang menyulitkan adalah karena untuk mengganti bajaj dengan kancil, berarti ada biaya yang harus dikeluarkan lagi. "Masalah ini juga melibatkan pihak lain seperi pengguna bajaj dan pengusaha onderdil bajaj yang bisa bangkrut," katanya.Nasikin, ketua pengusaha-pemilik bajaj Jakarta Barat menambahkan, ada 2 persoalan yang sangat mengganggu mereka. "Pertama, kemarin sudah beredar di media bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah mengeluarkan SK penggantian bajaj dengan kancil. Padahal kami sebagai pihak yang terlibat belum pernah diajak bicara. Jadi ini seperti keputusan sepihak," tuturnya."Persoalan kedua, biaya yang kami keluarkan. Satu kancil Rp 41 juta. Sedangkan kami harus menukarkan bajaj kami, 1 bajajnya dihargai Rp 5 juta sebagai uang muka. Padahal harga bajaj habis pakai minimal Rp 7 juta. Sedangkan sisa pembayaran kancil dicicil Rp 42 ribu/hari," papar Nasikin.Sebenarnya kami tidak menyalahkan gubernur. Yang salah adalah negara. Karena kondisi yang krisis, kok kami dipaksa membeli barang yang mahal. Sedangkan masalah ojek dan bemo liar, tidak dipermasalahkan. Tapi bajaj dipermasalahkan..kam berharap penggantian bajaj ini bisa ditunda dulu," harap Nasikin.Kasubdit Kesiagaan Pemda DKI Jakarta S.Arsyad menjawab, saat ini pihaknya hanya bisa menyampaikan secara tertulis pada gubernur. "Tapi kami berjanji hal itu akan langsung dilakukan. Kalau kita melihat persoalan ini untuk kepentingan orang banyak, harapan kita masalah bisa diselesaikan," ungkapnya. (nrl/)