"Ajak debat aja. Kalau keberadaan dengan pendirian politik PKS ya kita debat saja. Tentukan dimana tempatnya dan kita debat," tantang Wasekjen PKS, Fachri Hamzah.
Hal ini disampaikan Fachri kepada detikcom, Sabtu (25/6/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bukan soal mendukung atau menolak,membenci atau tidak. Kita ingin teman-teman melihat secara jernih,"jelasnya.
Menurut Fachri, LSM harusnya tidak melihat langkah hukum dan mengaitkannya dengan dunia politik. "Jangan karena gagal melihat sebagai saluran politis terus menyalah-nyalahkan," tegasnya.
Sebelumnya aktivis ICW Febridiansyah menilai sikap PKS menolak membujuk Adang memulangkan Nunun tidak berdasar.
"Semua unsur apalagi parpol yang mengaku bersih wajib mendukung pemberantasan korupsi, kecuali itu hanya slogan kosong. Masyarakat juga wajib bantu berantas korupsi, dalam hal ini KPK jika mempunyai informasi terkait hal itu.
Jadi tidak ada alasan bagi PKS atau bagi siapa pun untuk menghindar dari tanggungjawab tersebut. Apalagi Nunun adalah istri dari kader PKS yang duduk di DPR RI," ujar Febri usai diskusi bertajuk 'Perspektif Indonesia, KPK dan Penegakan Hukum Melalui Perubahan Kelima UUD, 1945' di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (24/6/2011).
Ketua KPK Busyro Muqoddas juga telah secara khusus meminta PKS membantu KPK memulangkan Nunun. Namun permintaan Busyro justru berbalas protes keras PKS. PKS justru memandang permintaan yang diajukan KPK tersebut lucu dan tak layak dilayani.
(van/gah)











































