Solidaritas Perempuan Keluhkan Dampak Moratorium Pengiriman TKI

Jakarta - Komunitas Solidaritas Perempuan (SP), Mendesak SBY agar membatalkan moratorium TKI yang akan diberlakukan Agustus nanti. Mereka juga menyarankan agar SBY lebih mengedepankan perspektif HAM dalam mengelola sistem perlindungan buruh migran Indonesia.

"Moratorium justru melanggar HAM buruh migran karena menghalangi buruh migran untuk bermigrasi," kata Ketua Badan Eksekutif Nasional SP, Risma Umar, dalam siaran pers kepada detikcom, Sabtu (25/6/2011).

Menurutnya, kebijakan pemerintah mengeluarkan moratorium malah membuat hak warga negara untuk meraih pekerjaan yang layak semakin sempit.

"Moratorium merupakan kebijakan yang semakin menguatkan pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak," tegasnya.

Solidaritas Perempuan juga menyatakan, ditengah sulitnya lapangan pekerjaan, moratorium bisa menambah jumlah pengangguran wanita. Dan meningkatkan arus migrasi buruh Indonesia ke luar negeri melalui jalur-jalur tidak resmi.

"Kebijakan moratorium di saat maraknya PHK dan sulitnya lapangan kerja di dalam negeri menyebabkan perempuan Indonesia terperangkap pada situasi pemiskinan dan kehilangan kontrol untuk menopang beban hidup dan keluarganya," terang Risma.

(van/gah)