Marzuki: Pembentukan Satgas TKI Bagian Rekomendasi DPR

Jakarta - DPR yang paling berbangga hati dengan pembentukan Satgas TKI oleh Presiden SBY. DPR merasa rekomendasinya diperhatikan sepenuhnya.

Selain merekomendasikan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri, DPR juga merasa merekomendasikan Presiden SBY agar membentuk satuan khusus menangani TKI. Kemudian Presiden SBY membentuk Satgas TKI.

"Itu rekomendasi DPR," ujar Ketua DPR, Marzuki Alie, bangga.

Hal ini disampaikan Marzuki kepada detikcom, Sabtu (25/6/2011).

Menurut Marzuki Satgas TKI sangat berguna. Satgas TKI dapat membantu Kemenakertrans dan BNP2TKI dalam menjamin keselamatan TNI di luar negeri.

"Tugasnya menginventarisasi WNI yang terancam hukuman mati di beberapa negara," harapnya.

Upaya perlindungan TKI terus diupayakan pemerintah. Presiden SBY pun membentuk Satgas Khusus untuk penanganan dan pembelaan warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri.

"Saya putuskan bentuk satgas khusus untuk penanganan dan pembelaan khusus WNI kita yang terancam hukuman mati. Sebenarnya secara fungsional sudah bekerja, tapi saya memandang perlu untuk dibentuk satgas," ujar Presiden SBY.

Selain itu, SBY juga memutuskan untuk membentuk atase hukum dan HAM di perwakilan RI di negara-negara tujuan penempatan TKI. Hal ini sesuai dengan usulan Kemenkum HAM. Atase itu utamanya dibentuk di negara-negara yang banyak terdapat kasus TKI.

Dalam jumpa pers itu, SBY menyatakan telah memutuskan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi efektif berlaku 1 Agustus 2011. Tetapi mulai hari ini langkah-langkah ke arah itu berupa pengawasan, pengetatan berbagai upaya telah dilakukan.

"Kita juga menyeru sekaligus mengawasi lembaga yang mengirim TKI, lembaga yang dibenarkan mengirim TKI. Saya minta juga berkaitan dengan moratorium ini, WNI patuh, mendukung dan tidak mencari jalan sendiri untuk nekat karena semata-mata demi mereka semua. Itu keputusan pemerintah," tutur SBY.


(van/van)