FPDIP Minta Satgas TKI Tidak Gunakan Anggaran Baru

Jakarta - Menyikapi banyaknya TKI yang saat ini terancam hukuman mati di luar negeri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung membentuk satgas perlindungan TKI. Namun pembentukan satgas tersebut jangan sampai menambah anggaran baru.

"Untuk perlindungan TKI, pemerintah sudah menganggarkan di APBN. Di Kemenakertrans, Kemenlu dan BNP2TKI sudah disediakan anggaran khusus untuk perlindungan TKI, jadi jangan sampai menambah anggaran baru," ujar anggota Ketua Poksi I Fraksi PDI Perjuangan DPR, TB Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/6/2011).

Menurut Hasanuddin, anggaran untuk perlindungan TKI yang dimiliki Kemenakertrans, Kemlu dan BNP2TKI sudah sangat besar. Satgas tinggal mengoptimalkan pemanfaatannya saja.

"Anggaran untuk perlindungan TKI di APBN 2011 di Kemenakertans sebesar Rp 1.107.250.000, di Kemenlu Rp 108.000.000.000 dan di BNP2TKI Rp 31.300.000.000. Jadi tidak perlu penambahan anggaran, kecuali ada kebutuhan khusus," terangnya.

FPDIP sendiri sebenarnya menolak pembentukan Satgas ini, namun karena sudah terlanjur dilontarkan oleh SBY, Hasanuddin berharap Satgas bisa efektif dan tidak tumpang tindih dengan kementerian terkait. Sebabnya, di Kemenakertrans, Kemenlu juga ada bagian perlindungan TKI.

"Satgas harus merupakan pengoptimalan dari kerja dua kementerian, yaitu Kemenakertrans, Kemenlu, dan BNP2TKI,"imbuhnya.

(her/lrn)