.webp)
"Informasi terbaru katanya tidak ada minta maaf. Nah ini artinya Marty melakukan kebohongan publik, kalau tidak punya malu terus saja jadi Menlu. Jadi Menlu harus klarifikasi siapa yang benar," kata Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin saat dikonfirmasi, Jumat (24/6/2011).
Politisi PDIP ini bertutur, kemarin (Kamis 23 Juni) dia bertemu dengan Marty di Kantor Presiden. Saat itu Marty menghampiri dia dan menyampaikan bahwa Dubes Saudi minta maaf karena tidak memberikan informasi.
Nah, karena pada Rabu (22/6) Komisi I sempat mencak-mencak ke Menlu terkait ketidaktahuan soal kasus hukuman pancung Ruyati, sontak Hasanudin mendengar Marty menjelaskan bahwa Dubes Saudi yang minta maaf artinya kesalahan ada pada negara Saudi.
"Saya langsung minta maaf karena kemarin marah-marah saat rapat kerja," imbuhnya.
Namun dengan keterangan bantahan dari pihak Dubes Saudi, dia meminta agar Marty sesegera mungkin melakukan klarifikasi. "Jangan main-main dengan hubungan antarnegara. Ada sekian ratus negara asing kedutaan di sini," tuturnya.
Pada Senin (20/6), Dubes Saudi dipanggil ke Kemlu untuk menerima nota protes pemerintah Indonesia yang tidak mendapatkan informasi tentang waktu pelaksanaan hukum pancung pada Ruyati. Pada Rabu (22/6), Dubes Saudi dipanggil lagi guna menerima surat Marty untuk koleganya, Menlu Saudi. Pada malam harinya, Marty menuturkan Dubes Saudi mengaku lalai dan meminta maaf. Namun kemudian dalam siaran pers hari Kamis kemarin, Dubes Saudi membantah meminta maaf.
(ndr/rdf)
