Jimly Nilai Satgas TKI Tak Perlu, Efektifkan Saja BNP2TKI

Jakarta - Rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) Perlindungan TKI dinilai tidak akan efektif. Sebab, institusi baru itu akan tumpang tindih dengan institusi yang telah ada. Solusinya, tinggal mengefektifkan lembaga perlindungan TKI yang telah ada.

"Sebaiknya tidak dibentuk Satgas. Efektifkan institusi yang ada. BNP2TKI itu dibentuk paska reformasi untuk mengatasi masalah seperti ini. Kita lebih efektifkan setiap institusi yang ada. Jangan setiap ada masalah bikin institusi baru. Ada disfungsi institusi. Karena akan ada tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhari, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2011).

"Tinggal koordinasi antar institusi, memberdayakan fungsi pemerintah daerah, dan fungsi penegakan hukum seperti kepolisian. Ini ada usaha khusus sistem usaha kerja," lanjut Jimly.

Jimly mencontohkan keberadaan Komnas HAM. Tugasnya melakukan kajian, advokasi dan perlindungan HAM. Kalau pemerintah mau, tinggal berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja.

"Mereka lapor ke sini. Kita manfaatkan Komnas HAM sebagai posko. Tidak usah bentuk posko baru," tandas Jimly yang juga merupakan Dewan Penasehat Komnas HAM ini.



(Ari/rdf)