Ical: Pemerintah Malaysia Beri Amnesti TKI Bermasalah Mulai 11 Juli

Malaysia - Pemerintah Malaysia akan memberikan amnesti atau pengampunan pada tenaga kerja asing yang bermasalah. Pemerintah Malaysia juga mengaku berkomitmen memperbaiki persoalan tenaga kerja di negaranya termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Hasil pertemuannya, pemerintah Malaysia memberikan amnesti kepada seluruh pekerja asing yang bermasalah, dan yang paling banyak adalah TKI," ujar Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical), di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (24/6/2011).

Ical bertemu dengan Timbalan Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Bin Mohd Yassin untuk membahas sejumlah permasalahan yang dialami kedua negara khususnya masalah tenaga kerja. Pengampunan ini bagian dari upaya pendataan ulang tenaga kerja gelap di Malaysia melalui pengumpulan sidik jari.

"Selama ini kan TKI kita dikejar-kejar terus. Dengan ini tidak akan ada lagi yang menderita dikejar-kejar," imbuh Ical.

Ical mengatakan, amnesti diberikan dengan 'memutihkan' berbagai persoalan TKI yang ilegal. Para TKI yang tidak punya surat diminta untuk mendaftarkan diri di kantor-kantor pemerintah setempat untuk pengurusan surat. Pengurusan itu tanpa denda atau penalti dan hanya diminta melakukan pendaftaran guna melengkapi administrasi yang kurang.

"Beliau mengatakan proses itu sudah akan dimulai 11 Juli mendatang," kata Ical mengutip Yasin.

Ical mengemukakan Partai Golkar menyambut baik kebijakan itu. Diharapkan keputusan itu menyelesaikan seluruh persoalan TKI khususnya yang berada di Malaysia.

"Kami menyambut baik keputusan itu. Kami senang akhirnya masalah TKI bisa terselesaikan," tuturnya.

Menurut Ical, menyelesaikan masalah TKI lebih wajar dibanding menghentikan TKI di Malaysia. Karena untuk saat ini lapangan kerja dalam negeri belum tersedia bagi mereka.

"Kita harus realistis. Menciptakan jutaan lapangan kerja tidak mudah," tutup Ical.



(mpr/nik)