Indonesia Tidak Ramah Bagi Penyandang Cacat

Jakarta - Sektor pelayanan publik di Indonesia kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat luas. Masyarakat menganggap bahwa sektor pelayanan publik di Indonesia masih sangat buruk, terutama bagi mereka penyandang cacat.

Keluhan ini disampaikan oleh Adi seorang penyandang tuna netra dari Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) dalam diskusi yang bertajuk 'Menggugat Negara Atas Kelalaian dalam Memberikan Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Indonesia' di Kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro no 74, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2011)

Menurut Adi, kadangkala kebijakan di level pusat sudah baik namun di level daerah implementasinya masih sangat kurang. Ini merupakan dampak dari otonomi daerah (otda) yang meemberikan kebebasan kepada daerah untuk membuat sendiri Perda mereka.

"Masih banyak gedung-gedung perkantoraan terutama yaang berada di daerah, yang belum memberikan fasilitas kemudahan akses bagi para penyandang cacat," terangnya.

Selain masalah aksesibilitas gedung, Adi juga pernah mengalami pengalaman yaang tidak nyaman ketika ingin melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Ia mengaku sebelum naik pesawat disuruh untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang tidak akan menuntut apabila penyakit yang dideritanya semakin parah.

"Saya jelas tidak mau karena saya bukannya sakit, saya ini penyandang cacat," tegasnya.

Masalah yang dihadapi oleh para penyandang cacat tidak sebatas itu saja. Di sektor pendidikan mereka juga mengeluhkan tentang buku materi pelajaran yang bentuknya masih belum mendukung bagi penyandang cacat.

Ini disampaikan oleh Jaka (35),yang juga merupakan penyandang tuna netra. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap nasib teman-temannya yang masih sekolah namun juga mempunyai keterbatasan.

"Saya kasian dengan adik-adik saya sesama penyandang tuna netra yang masih bersekolah. Memang mereka mendapat buku gratis dari pemerintah namun masih berbentuk konvensional, seharusnya mereka kan mendaapat versi audiobook atau braille," terangnya.

Meski masih merasa dipinggirkan, para penyandang cacat tetap berharap pemerintah melakukan perbaikan di sektor pelayanan publik tidak hanya bagi penyandang cacat tapi ke masyarakat luas. Apalagi momen hari pelayanan publik sedunia yang jatuh tepat di hari Kamis ini bisa jadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

(gah/gah)