"Kalau ada politisi PDI Perjuangan yang mendesak presiden turun sama sekali tidak tepat. Presiden justru telah melakukan banyak perbaikan perlindungan TKI, tidak terkecuali di Saudi," kata Denny dalam konfirmasinya, Kamis (23/6/2011).
Denny memaparkan, pemerintah terus melakukan upaya pendampingan kepada TKI yang terlilit kasus hukum, tentu sesuai aturan yang berlaku di negara setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Denny mengingatkan, sejarah mencatat, di Arab Saudi upaya penyelamatan TKI dari hukuman mati ada 9 yang berhasil dalam 12 tahun terakhir.
"Memang tetap ada yang dihukum mati, yaitu 2 orang. Dan itu karena upaya hukum maksimal dilakukan tidak membuka jalan pemaafan," jelasnya.
Filipina yang selalu dijadikan rujukan dan patokan dalam urusan penanganan TKI pun dinilai tidak lebih baik, sejak 2001 sampai 2008 ada 6 warga Filipina yang dihukum mati.
"Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah sama sekali tidak melakukan perlindungan jelas tidak benar. Pun jika mengatakan Filipina lebih baik dalam melindungi warga dari hukuman mati," urainya.
Sebelumnya Ketua Komisi IX DPR yang membidangi masalah tenaga kerja, Ribka Tjiptaning, menilai pemerintah SBY gagal dalam menjamin keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Karenanya, ia mendesak SBY untuk turun tahta.
"Jangankan Muhaimin (Menakertrans Muhaimin Iskandar) atau Jumhur (Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat) diganti, tapi SBY-nya juga harus diganti karena SBY itu hanya Presiden, bukan pemimpin yang bisa menjamin penyelamatan TKI," kata Ribka dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2011).
"Saya harap besok pagi semua koran-koran menulis SBY turun," imbuh politikus PDI Perjuangan ini.
(ndr/vit)










































