SBY Seharusnya Minta Maaf kepada Keluarga Ruyati

Jakarta - Pidato Presiden SBY dinilai tidak memberikan jawaban apa yang akan dilakukan pemerintah guna memperbaharui kebijakan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Moratorium TKI juga dinilai terlambat.

"Seharusnya Presiden meminta maaf kepada keluarga. Tetapi, Beliau tidak melakukan itu," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Dikatakan dia, pernyataan Presiden SBY tidak memberikan jawaban sama sekali apa yang akan dikerjakan pemerintah untuk memperbaharui regulasi dan kebijakan perlindungan TKI, termasuk 23 TKI yang masih terancam hukuman mati di Arab Saudi. Anis berpendapat, moratorium TKI per 1 Agustus merupakan keputusan yang sangat terlambat.

"Mestinya moratorium diambil ketika pemerintah melihat dan menyaksikan bagaimana pemerintah kecolongan terhadap eksekusi Ruyati tanpa memberitahukan apapun kepada pemerintah Indonesia," kata Anis.

Menurut dia, pemerintah seharusnya menunjukkan sikap keras tersebut saat ini, terhadap keteledoran Arab Saudi. "Tidak perlu sampai Agustus karena desakan moratorium sudah dari ketika kasus Sumiati muncul," ujarnya.

(aan/fay)