.webp)
"Kalau KPK menggunakan pendekatan politik seperti ini dalam menangani kasus, sekalian saja Busyro sarankan Presiden SBY minta supaya Nazaruddin pulang," tantang Wasekjen DPP PKS, Fahri Hamzah kepada detikcom, Kamis (23/6/2011).
Fahri menilai keterkaitan PKS dengan Nunun Nurbaetie tak bisa dijelaskan. Karenanya, permintaan KPK agar PKS melobi Adang Daradjatun untuk menyerahkan Nunun, tidak tepat.
"Kalau Nunun dengan PKS kan jauh, tapi kalau Nazaruddin kan jelas-jelas orang Partai Demokrat," terangnya.
Dia mengaku kecewa dengan cara kerja KPK saat ini. KPK menurutnya telah jauh berpolitik. "Harusnya Busyro fokus saja dengan pekerjaannya lewat jalur hukum, bukan lewat jalur belakang merayu-rayu seperti itu," tandasnya.
Seperti diberitakan, meski sudah mencabut paspor dan meminta bantuan interpol, KPK terus menggunakan pendekatan halus agar bisa mendapatkan Nunun Nurbaetie. KPK berharap PKS bisa membujuk Adang Daradjatun untuk menyerahkan Nunun.
"Akan lebih bagus kalau PKS proaktif meminta Pak Adang menyerahkan istrinya, kan katanya partai yang punya semboyan partai peduli," kata Busryo Muqoddas di kantor KPK pagi tadi.
Menurutnya, hingga saat ini KPK memang belum akan memanggil Adang untuk dimintai keterangan. KPK hanya memberi kesempatan pada Adang untuk menghadirkan istrinya itu secara baik-baik ke KPK.
Terkait sikap Adang yang tidak mau memberi informasi kepada KPK terkait keberadaan Nunun, Busryo mengatakan hal tersebut tidak dianggap menghalangi upaya penyidikan KPK. Berdasarkan aturan KUHAP, seorang suami atau istri, serta keluarga tersangka berhak tidak memberikan informasi tentang tersangka.
(van/lrn)
