Politikus PDIP: Gagal Lindungi TKI, SBY Harus Turun!

Jakarta - Ketua Komisi IX DPR yang membidangi masalah tenaga kerja, Ribka Tjiptaning, menilai pemerintah SBY gagal dalam menjamin keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Karenanya, ia mendesak SBY untuk turun tahta.

"Jangankan Muhaimin atau Jumhur diganti, tapi SBY-nya juga harus diganti karena SBY itu hanya Presiden, bukan pemimpin yang bisa menjamin penyelamatan TKI," kata Ribka dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

"Saya harap besok pagi semua koran-koran menulis SBY turun," imbuh politikus PDI Perjuangan ini.

Pandangan yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah. Menurutnya, pembentukan Satgas TKI tak akan efektif.

"Pembentukan satgas tidak optimal. Lebih baik SBY mencopot pejabat yang berkaitan dengan Kemenlu, Kemenakertrans dan BNP2TKI," tutur Anis.

Menurutnya, pembentukan Satgas hanya membuang-buang uang negara. Tentu saja kinerja Satgas juga sulit diandalkan karena berurusan dengan birokrasi yang ribet.

"Membentuk Satgas ini anggarannya besar dan tidak akan efektif. Apalagi nanti harus berhadapan dengan birokrasi yang tentu bisa dipertanyakan," tandasnya.

Seperti diberitakan, Presiden SBY membentuk Satgas khusus untuk penanganan dan pembelaan warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri.

"Saya putuskan bentuk satgas khusus untuk penanganan dan pembelaan khusus WNI kita yang terancam hukuman mati. Sebenarnya secara fungsional sudah bekerja, tapi saya memandang perlu untuk dibentuk satgas," ujar Presiden SBY di Kantor Presiden pagi tadi.




(van/lrn)