Satgas TKI Dinilai Hanya Buang Waktu & Biaya

Jakarta - Presiden SBY membentuk Satgas Khusus untuk penanganan dan pembelaan warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri. Namun Satgas ini dinilai hanya buang waktu dan biaya.

"Satgas itu buang waktu dan biaya. Apa gunanya diplomat kita di sana? Wong kita punya perwakilan, ngapain bikin satgas," cetus pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (23/6/2011).

Untuk melindungi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negeri orang, sudah ada badan dan instansi yang menangani yakni Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Kemenakertrans. Karena ini, sangat jelas jika pembentukan satgas hanya akan menghabiskan anggaran negara.

"Kalau ada satgas ini, lalu apa kerja diplomat kita di sana? Apa kerja Kemenakertrans? Apa kerja BNP2TKI dan lainnya? Nanti mereka hanya akan ongkang-ongkang kaki," sambung pria berkacamata ini.

Jika satgas penanganan WNI yang terancam hukuman mati ini terbentuk, maka anggota satgasnya akan keluar masuk negara lain. Inilah yang membuat anggaran negara akan terkuras.

Sedangkan rencana SBY untuk membentuk atase hukum dan HAM di perwakilan RI di negara-negara tujuan penempatan TKI, hal itu diapresiasi Agus. Karena atase merupakan bagian dari kerja perwakilan Indonesia.

"Saya nggak yakin ini akan membereskan persoalan, tapi malah membebani anggaran negara. Nanti kalau ada satgas ini khawatirnya malah diisi diplomat sepuh yang dulu pernah lama di Arab Saudi. Hanya memberi tempat untuk teman-temannya," ucap Agus gusar.

Dalam jumpa pers pagi tadi, SBY menyatakan telah memutuskan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi efektif berlaku 1 Agustus 2011. Tetapi mulai hari ini langkah-langkah ke arah itu berupa pengawasan, pengetatan berbagai upaya telah dilakukan.

(vit/fay)