PAN: PT 5 Persen Ciptakan Lahan Subur untuk Korupsi

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menolak usulan Partai Golkar terkait Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 sebesar 5 persen. Angka tersebut tidak menghormati kemajemukan dalam masyarakat Indonesia.

"Wacana tersebut tidak menghormati kebhinekaan suara rakyat. Tidak menghormati kemajemukan politik masyarakat Indonesia," ujar Drajad saat dihubungi wartawan, Kamis (23/6/2011).

Menurut Drajad, PT yang digenjot langsung tinggi ke 5 persen, apalagi ditambah wacana untuk mengurangi jumlah kursi per Dapil dari 3 hinga 10 menjadi 3 hingga 6, mencerminkan syahwat oligopoli dan oligarki politik. Kondisi ini menurutnya akan menghasilkan kekuasaan pemerintahan dan DPR yang oligopolis dan oligarkis secara politik.

"Dengan kondisi kabinet dan parlemen yang lumayan majemuk secara politis kita hampir tiap hari mendengar berita korupsi dan mafia baik di pemerintah maupun parlemen. Apalagi kalau nanti pemerintahan dan parlemen dikuasai oleh sedikit partai. Check and balance makin sulit dilaksanakan," terangnya.

"Kondisi ini adalah lahan yang sangat subur bagi korupsi," terang ekonom ini.

Menurut Drajad, PT sebesar 5 persen tersebut akan membuat korupsi makin sulit dideteksi apalagi diberantas. Itulah sebabnya PAN mendorong kenaikan PT secara bertahap,

"Tidak langsung loncat tinggi. Sementara jumlah kursi per dapil tetap 3 sampai 10. Ini supaya check and balance berjalan lebih maksimal, lingkungan untuk korupsi lebih minimal," paparnya.

(her/mad)