JK Dukung Moratorium TKI Non-formal ke Arab Saudi

Makassar - Langkah pemerintah yang melakukan moratorium TKI non-formal ke Arab Saudi, didukung oleh mantan Wapres Jusuf Kalla. JK berpendapat yang sepatutnya dikirim adalah tenaga kerja profesional, bukan lagi pembantu rumah tangga.

"Pengiriman pembantu rumah tangga menjadi tenaga kerja itu masalah lalu, sejak 20 tahun lalu. Sekarang kemajuan negara kita jauh lebih baik, sehingga memang pengiriman tenaga kerja yang demikian harus dihentikan," kata JK saat menghadiri peringatan Milad Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang ke-57, di Makassar, Kamis (23/6/2011)

Moratorium yang dilakukan pemerintah, menurut JK adalah sebuah langkah evaluasi. Memang harus ada perubahan sistem dalam melaksanakan pengiriman tenaga kerja keluar negeri. Tenaga kerja yang sepatutnya dikirim, menurut JK, adalah tenaga kerja yang profesional.

JK juga menawarkan solusi bagi nasib para pahlawan devisa. Agar tidak perlu lagi ada pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, harus dibangun infrastrktur terutama pembangkit listrik. Tujuannya agar industri bangkit dan banyak tenaga kerja terserap.

"Mereka kerja di luar negeri mengharapkan gaji Rp 1,8 juta per bulan, sementara Upah Minimum Regional (UMR) kita kan Rp 1,2 juta. Kan tidak jauh berbeda," kata JK.


(mna/fay)