DPR Serahkan Langsung Rekomendasi Moratorium Pengiriman TKI ke SBY

Jakarta - Pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan Presiden SBY di Istana Negara. DPR akan menyerahkan langsung rekomendasi DPR atas penghentian pengiriman TKI ke luar negeri, langsung kepada Presiden SBY.

"Akan langsung kami serahkan ke Presiden bukan di tingkat menteri," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada detikcom, Kamis (23/6/2011).

Sementara itu dihubungi terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, persoalan TKI merupakan masalah dalam negeri. Karenanya ia berharap Presiden SBY memerintahkan Kementerian terkait untuk membenahinya.

"Yang terjadi yang kita pantau berulang-ulang persoalan TKI ini mayoritas persoalan dalam negeri Indonesia. Oleh karenanya moratorium ini kita maksudkan untuk pembenahan yang betul-betul dilakukan secara sinergi, ya antara institusi, antar lembaga yang berkaitan yaitu Kemenakertrans, BNP2TKI, dan Kemenlu. Kementerian terkait agar melakukan pembenahan yang lebih fokus," tutur Marzuki.

Politisi PD ini berharap ada pelatihan TKI yang mumpuni. Sehingga TKI di luar negeri juga mampu membawa nama baik Indonesia.

"Sehingga yang berangkat nantinya betul-betul TKI yang sudah sangat selektif. Betul-betul bisa memahami budaya, kebiasaan daripada masayarakat di negara ketika TKI itu ditempatkan. Paling tidak mengerti sedikit-sedikit bahasa yang harus dipergunakan sehari-hari dalam pekerjaannya membantu rumah tangga di luar negeri," terangnya.

Marzuki juga berharap diaturnya MoU untuk menjamin keselamatan TKI di luar negeri.

"Akan dibuat aturan-aturan di negara tujuan. misalnya pada saat datang mereka memberikan penjelasan, kemudian majikan memenuhi syarat dalam hal finansial, juga diyakinkan bahwa majikan tersebut akan menjamin perlindungannya," tutup Marzuki.

Pemerintah resmi mengeluarkan keputusan penghentian sementara atau moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi mulai 1 Agustus 2011 mendatang. Masyarakat diminta patuh dan melaksanakan keputusan tersebut.




(van/nik)