Menlu: Proses Peradilan di Saudi Sering Tidak Transparan

Jakarta - Pemerintah Indonesia tidak terima atas perlakuan pemerintahan Arab Saudi yang tidak memberitahukan proses eksekusi Ruyati binti Satubi. Sikap tersebut, menurut Menlu Marty Natalegawa, paling tidak menjadi bukti betapa tidak transparannya proses peradilan di Arab Saudi.

"Kenyataannya proses peradilan di Arab Saudi juga tidak transparan," ujar Marty dalam jumpa pers di Kantor Presiden Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2011). Dalam jumpa pers ini hadir pula Presiden SBY, Menkumham Patrialis Akbar, dan Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Penilaian ini bukan tidak mendasar. Marty menambahkan, ternyata masyarakat internasional juga merasakan hal yang sama.

"Dalam berbagai laporan masyarakat internasional bukan hanya jadwal persidangan dan proses eksusi yang sering tidak diberi tahukan, bahkan akses pengacara sangat terbatas," keluh pria kelahiran Bandung ini.

Tidak bermaksud sebagai pembenaran, Marty mengaku pihaknya selalu mendamping Ruyati selama mengikuti proses persidangan sampai tahap mediator agar diberikannya pengampunan dari pihak ahli waris dan keluarga. Sayang, ahli waris bersikeras tidak memberikan maaf pada TKW asal Bekasi itu.

"Kita selalu sampaikan perkembangan persidangan sejak Februari 2010," jelasnya.

Marty mengaku kecewa dengan sikap pemerintah Arab Saudi yang tidak mengedepakan proses komunikasi sebelum eksekusi dilakukan pada tanggal 18 Juni lalu. Pemerintah mengecam keras dan protes atas tindakan tersebut.

"Protes ini sudah kita lakukan sebanyak dua kali, oleh karena itu kita memanggil Dubes kita untuk kembali dan mempertanyakan kelalaian atas apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi," tandasnya.

(lia/lrn)