DPR Minta BPK Audit Pengelolaan GBK dan Kemayoran

Jakarta - Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR akan meminta BPK melakukan audit menyeluruh menyangkut pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Diharapkan dua kawasan dapat menambah pendapatan negara.

"Meminta BPK melakukan audit menyeluruh terhadap pemgelolaan aset negara di komplek Gelora Bung Karno dan komplek kemayoran. Meliputi audit finansial, audt legal audit aset, dan audit manajemen pengelolan, pemanfaatan, dan pengamanan aset negara secara lebih optimal, terbuka, dan transparan," ujar Ketua Panja, Abdul Hakam Naja.

Hal ini disampaikan Hakam membacakan laporan rekomendasi rapat Panja dengan Setneg dan pengelola GBK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Panja juga mendesak tim renegoisasi untuk melakukan percepatan proses renegoisasi perjanjian kerjasama dengan pihak mitra usaha. Diharapkan langkah ini mampu menempatkan posisi aset negara GBK dan Kemayoran yang lebih mnguntungkan dari aspek finansial, legalitas, dan pengamanan aset negara,

"Panja dan Setneg sepakat untuk berkoordinasi dengan KPK dan KY untuk melakukan pengawalan dan penyelamatan asey negara yang sedang dalam peroses pengadilan dengan mitra usaha bermasalah," tutur Hakam.

Panja juga meminta diberlakukan sanksi terhadap mitra usaha yang tidak patuh melaksanakan perjanjian. Sanksi tersebut berupa pemutusan hubungan kerjasama atau kerjasama tidak dilanjutkan.

"Panja juga meminta Setneg dan Kemenkeu segera melakukan pengkajian bentuk badan hukum yang lebih relevan dalam mengelola aset negara di Komplek GBK dan Komplek Kemayora. Agar aset negara lebih optimal dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara," tandas Hakam.


(van/ken)