Khofifah: Jangan Kirim TKI ke Polisi & Guru di Arab Saudi

Jakarta - Fakta menunjukkan 90 persen tenaga kerja Indonesia yang tidak digaji di Arab Saudi adalah mereka yang mempunyai majikan polisi atau guru. Karena itu, andai pemerintah memilih tetap mengirimkan TKI ke Arab Saudi, disarankan agar tidak menitipkanya ke majikan polisi atau guru.

"Jadi yang pernah saya lakukan identifikasi sumber kasus adalah mereka yang tidak digaji, 90 persen lebih usernya adalah guru dan polisi. Itu data kami seperti itu," kata Ketua PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2011).

"Oleh karena itu, waktu itu kita buat rekomendasi berdasarkan data ini kalau mengirim lagi ke sana tolong usernya jangan yang punya kasus banyak itu, guru dan polisi," sambung mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, tanpa adanya kasus pemancungan TKI di Arab Saudi, Sabtu lalu, pemerintah memang harus mengoreksi total penempatan TKI di negara tersebut. Evaluasi itu mulai dari proses pemberangkatan di dalam negeri hingga pemenuhan hak-hak mereka di Arab Saudi.

"Dari mulai tanggungjawaban PJTKI-nya, termasuk bagaimana BLK, pelatihan itu sudah diberikan atau tidak? Setelah itu adalah tertib administrasi, karena beberapa kasus yang termasuk di dalam 27 yang akan dipancung itu ketika berangkat ada yang usianya baru 15 tahun," ungkapnya.

Tidak lupa, lanjut Khofifah, pemerintah juga harus memberantas broker-broker TKI yang sering berburu calon TKI ke desa-desa. Mereka memberikan 'mimpi-mimpi surga' kepada calon TKI agar mau berangkat ke luar negeri tanpa mempedulikan skil dan pendidikan yang mereka punya.

"Misalnya, 'ayo ke Saudi lah, nanti kalau puasa akan diajak umroh, kalau bulan haji akan diajak haji. orang di desa itu akan jatuh cinta tergoda kepingin umroh, kepingin haji, karena kan mahal," ucapnya.

Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diimbaunya untuk melakukan penetrasi ke daerah-daerah yang penduduknya menaruh minat besar untuk menjadi TKI. Pegawai Disnakertrans harus memberikan informasi secara benar tentang plus minusnya negara tujuan TKI berikut skil yang dibutuhkan.

"Propaganda seperti itu tolong dilihat secara proporsional, apalagi kalau mereka dalam keadaan miskin, serba terbatas, diberikan harapan-harapan seperti mereka pasti punya mimpi yang besar. Oleh karena itu beri info secara proporsinaol," katanya.

(irw/lrn)