Mendagri Yakin Proyek Tender e-KTP Rp 6 T Bersih Korupsi

Jakarta - Mendagri Gamawan Fauzi tidak gentar dengan tudingan ada indikasi korupsi atas proyek e-KTP senilai Rp 6 triliun. Gamawan meminta agar jangan asal main tuding. Kalau ada bukti silakan diungkap.

"Kalau ada (pelanggaran) ungkapkan saja, saya malah dari awal minta tolong ke KPK, dua kali presentasi ke mereka. ICW saya surati, saya juga minta ke BPKP. Kalau ada buka semua," kata Gamawan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Saat ini, lanjut Gamawan, dia belum menerima adanya laporan dan bukti adanya penyimpangan dalam tender proyek itu. Kemendagri sudah mengikuti semua prosedur.

"Sekarang saya minta laporan BPKP, laporannya juga belum ada yang resmi. BPKP bilang menyatakan sudah mereview dan semua berjalan sesuai proses aturannya," tuturnya.

Proses sosialisasi untuk e-KTP sudah dilakukan sejak 2003, dan tahun ini berlanjut dengan proses pengadaan barang dan proses pembuatan e-KTP. Pemenang proses tender pun akan segera diumumkan.

"Dalam waktu dekat ini (diumumkan), karena kemarin panitia sudah menghadap saya dengan Sekjen dengan biro hukum untuk melaporkan proses tender," tuturnya.

Single Identity Number (SIN) atau e-KTP rencananya akan selesai tahun ini. Propinsi DKI Jakarta ditunjuk menjadi pilot project SIN. Nantinya semua identitas penduduk terintegrasi dalam satu kartu. Data ini akan disimpan di Kemendagri.

(ndr/nrl)