BK DPR Kesulitan Beri Sanksi Nazaruddin

Jakarta - Badan Kehormatan DPR terus mengumbar janji akan mengusut dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Komisi VII DPR dari FPD, Muhammad Nazaruddin, yang hendak memberikan uang kepada Sekjen MK. Namun BK DPR terkendala masalah politis.

"Ya begitulah (kesulitan), namanya di DPR ini kan banyak parpol," keluh Wakil Ketua BK DPR, Nudirman Munir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011). Hal ini disampaikan Nudirman saat ditanya wartawan apakah BK kesulitan menangani kasus Nazaruddin

Bahkan saat BK DPR sudah melaporkan ke pimpinan DPR untuk 'mengeksekusi', pun tak bisa dijalankan. BK DPR yang memang juga berisi wakil FPD DPR pun sulit menjalankan tugasnya secara objektif.

"Meski pimpinan sudah sepakat pun ya seperti ini," ujar politisi Golkar ini.

Karena itu, Nudirman menuturkan, pemanggilan sejumlah saksi yang dijadwalkan BK DPR pun mundur teratur. Setiap minggu Nudirman harus mengatakan 'minggu depan saksi akan dipanggil'.

"Iya mungkin minggu depannya akan dipanggil saksinya seperti Sekjen MK," tutur Nudirman.

Tak hanya kasus Nazaruddin, sejumlah nama yang harusnya diumumkan akan dinonaktifkan dalam rapat paripurna kali ini pun tak dieksekusi. "Mungkin paripurna berikutnya, nanti Ketua BK DPR yang menyampaikan," terangnya.

(van/rdf)