RI Desak Arab Saudi Terbuka Soal Eksekusi Hukuman Mati

Jakarta - Pendampingan hukum terhadap TKI yang tersangkut pidana, adalah fokus utama dalam MoU perlindungan TKI antara Indonesia dengan Arab Saudi. Terkait kasus Ruyati, masalah pelaksanaan eksekusi hukuman tanpa pemberitahuan agar tidak terulang.

"Agar pihak Saudi memastikan di masa mendatang kemacetan demikian tidak terulang, sebab ini menyangkut masalah nyawa," ujar Juru Bicara Kemenakertrans, Dita Indah Sari, melalui surat elektronik, Selasa (21/6/2011).

Permintaan mengenai pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada KBRI dan pihak keluarga, akan ditekankan lagi dalam Statement of Intent antara pemerintah dua negara. Menurutnya rencana nota kesepakatan tersebut akan dilakukan September 2011.

"Kemenakertrans akan mengupayakan agar MoU dapat dipercepat prosesnya. Sehingga perlindungan menjadi lebih pasti, dan penanganan terhadap kasus-kasus TKI dapat melibatkan kedua negara secara efektif," sambung Dita.

Kesediaan pemerintah Arab Saudi untuk menjalin kesepakatan formal mengenai TKI, disebutnya sebagai kemajuan besar dalam perlindungan hukum bagi TKI. Pembicaraan antara pejabat teknis dan senior dua negara juga masih terus berlangsung.

"Selama puluhan tahun, baru sekarang mereka mau membicarakannya," ujar mantan aktivis buruh itu.
 
Sedangkan mengenai moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, secara terpisah Menaker Muhaimin Iskandar menyatakan langkah tersebut telah dilaksanakan Kemenakertrans dalam bentuk soft moratorium untuk pengiriman TKI baru. Peraturan pengiriman dibuat sedemikian lebih ketat dibandingkan yang sebelumnya.

"Sebelum melakukan moratorium, kita juga harus mempertimbangkan sebagaian besar TKI lain yang berhasil bekerja di sana," ujar Muhaimin.

(lh/nrl)