.webp)
Kondisi memperihatinkan itu dijumpai di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Ironisnya lagi, pemerintah daerah setempat seolah tidak mau tahu dan mendiamkan kerusakan tersebut.
Ombudsman RI pun akhirnya mengadukan kasus tersebut kepada Wakil Presiden Boediono. Pertemuan berlangsung di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2011).
"Kami haturkan terjadinya pembiaran kewajiban hukum oleh pemerintah Kabupaten Bogor terhadap 1.800 SD yang dibiarkan rusak terbengkalai," kata Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, dalam jumpa pers usai pertemuan.
Ikut dalam rombongan Ombudsman ini Wakil Ketua Azlaini Agus serta sejumlah anggota, antara lain Muhammad Khoirul Anwar dan Kartini Istikomah.
Azlaini menambahkan, Ombudsman menemukan indikasi adanya kesengajaan dari Pemkab Bogor dalam pembiaran ruang sekolah yang rusak itu. Bahkan, dinamika politik lokal juga ikut mempengaruhi kebijakan pendidikan di daerah tersebut.
"Kepala sekolah tiap sebentar diganti bedasarkan siapa tim sukses bupati atau wali kota. Ini berdampak luas pada mutu pendidikan kalau dibiarkan. Itu juga jadi keluhan Mendiknas," ucap Azlaini.
Danang mengatakan, Boediono menyambut baik laporan dari Ombudsman ini. "Ini kami haturkan kepada Wapres, alhamdulillah bapak wapres sambut baik dan berkenan untuk menindaklanjuti secara taktis," katanya.
(irw/lrn)
