Ombudsman Adukan Kinerja Buruk BPN ke Wapres Boediono

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menemui Wakil Presiden Boediono. Mereka mengadukan buruknya kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal pelayanan publik.

"Kami manyarankan agar bisa menindaklanjuti program reformasi birokrasi khusus untuk BPN, karena ada satu yang kami pandang bahwa BPN ini salah satu lembaga yang sama sekali jauh dari reformasi pelayanan publik," kata Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana.

Ikut serta dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Ombudsman Azlaini Agus serta beberapa anggota, antara lain Muhammad Khoirul Anwar dan Kartini Istikomah. Pertemuan berlangsung di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2011).

Danang mengatakan, hingga saat ini pelayanan publik yang diberikan BPN masih buruk. Masih saja dijumpai masyarakat yang kesulitan mengurus masalah tanah, memperoleh sertifikat tanah, banyaknya konflik agraria yang terjadi di daerah-daerah.

Contoh sengketa tanah yang diangkat oleh Ombudsman dalam pertemuan tersebut adalah penerbitan sertifikat ganda atas lahan milik BUMN PT Arthaloka di Jl Jenderal Sudirman, Jakpus. Oleh BPN Kanwil DKI Jakarta, tanah seluas 16.000 hektar tersebut dinyatakan milik perusahaan swasta, yaitu PT Mahkota Real Estate.

"Kalau itu dibiarkan, negara akan dirugikan Rp 600 miliar. Kasus itu adalah penerbitan sertifikat untuk satu badan usaha padahal itu adalah di bawah kepemilikan BUMN," ucap Azlaini menambahkan.

Menurutnya, penyelesaian kasus yang berlarut-larut tersebut sudah disampaikan kepada Kepala BPN Joyo Winoto. Ombudsman meminta agar Joyo memberikan tindakan kepada kepala BPN Kanwil DKI Jakarta yang menerbitkan sertifikat ganda itu. Namun, hingga kini tidak ada respons atas permasalahan tersebut.

"Itu penyalahgunaan wewenang, maladministrasi yang saya kira sangat kasat mata itu. Dan ini pun tidak juga direspon dengan baik oleh kepala BPN," cetus Azlaini.

Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat mengatakan, menyambut baik temuan-temuan yang dilaporkan Ombudsman terkait mandegnya progra, reformasi birokrasi di BPN ini. Apalagi, sekarang ini Boediono ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.

"Bila ada instansi pemerintah bandel tidak ikuti saran ombdusman, Wapres bisa dorong perbaiki. Tadi ditegaskan, ini pekerjaan penting untuk perbaikan pelayanan publik dan jadi concern," kata Yopie.

(irw/lrn)