Bicara Perlindungan Buruh Migran, Wapres Tak Singgung Kasus Ruyati

Jakarta - Wakil Presiden Boediono berbicara tentang perlindungan buruh migran saat membuka sebuah konferensi internasional dengan tema yang sama. Namun, Wapres tak sekali pun menyinggung peristiwa pemancungan yang menimpa Ruyati binti Sapubi, tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi.

Wapres membuka The 3rd ARCPF International Conference di Jakarta, yang akan membahas tentang perlindungan tenaga kerja pendatang di wilayah ASEAN dan pemberantasan perdagangan manusia serta narkotika. ARCPF adalah kepanjangan dari ASEAN Region Crime Prevention Foundation, adalah sebuah LSM yang diketuai mantan Kapolri Da'i Bachtiar.

Mungkin karena ruang lingkup konferensi tersebut hanya wilayah ASEAN, Wapres memfokuskan pemaparannya terhadap kasus perlindungan buruh migran di ASEAN. Ia mengatakan, sejak 2007, ASEAN mulai membahas topik perlindungan migran tersebut.

"Para pemimpin ASEAN mengadopsi Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran. Deklarasi ini mengandung ketentuan-ketentuan umum tentang bagaimana ASEAN akan melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran," kata Wapres dalam pembukaan konferensi ARCPF di Kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2011).

Menurut Boediono, sampai saat ini, proses pembentukan instrumen perlindungan dan promosi hak-hak pekerja itu masih berlangsung. Upaya tersebut tidaklah mudah, namun ia melihat munculnya kesadaran dari negara-negara ASEAN untuk membuat kemajuan.

"Komisi antar pemerintah ASEAN Hak Asasi Manusia telah memutuskan perlunya membahas masalah pekerja migran. Bahkan, program kerja Komisi telah menugaskan Indonesia untuk memimpin diskusi mengenai hal ini," kata Boediono.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini lantas berbicara mengenai meningkatnya insiden penyelundupan manusia dan perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Menurut Wapres, itu terebut telah menjadi isu utama regional yang dapat mempengaruhi hubungan antara negara-negara anggota.

"Saya menyambut upaya berkelanjutan dalam ASEAN untuk memperkuat kerjasama menangani penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Upaya kami di ASEAN serta di Bali Process saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain," katanya.

Perdagangan manusia, imbuh Wapres, juga menjadi perhatian dalam KTT ke-18 ASEAN ke-18 baru-baru ini di Jakarta. Para leaders ASEAN mengeluarkan pernyataan mengenai kerjasama peningkatan antiperdagangan Orang.

"Para Pemimpin menekankan bahwa korban perdagangan, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan, memiliki hak dasar untuk dilindungi sesuai dengan hukum internasional dan konvensi yang relevan," ujar Boediono.



(irw/lh)