SBY Diajak Rutin Naik KRL

Jakarta - Selama ini mobil dinas lengkap dengan patwal selalu menjadi andalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menembus lalu lintas Jakarta yang semrawut. Namun kali ini, SBY diajak untuk naik KRL.

Ajakan itu disampaikan oleh Komunitas Penumpang KRL Jabodetabek (KRL Mania). Selain bisa merasakan moda transportasi massal itu, dengan naik KRL, SBY juga mendukung program pengurangan emisi karbon.

"Sebagaimana pejabat dan rakyat Jepang biasa menggunakan KRL dalam keseharian, kami ingin mengajak Bapak Presiden untuk menggunakan KRL yang merupakan alat angkut massal berbasis rel dan mendukung program pengurangan emisi karbon Indonesia," demikian bunyi surat terbuka dari KRL Mania yang dikirim kepada SBY, Senin (20/6/2011).

Para pelanggan setia KRL ini berharap SBY dapat menerima ajakan ini. Dari kediamannya di Cikeas, SBY bisa naik kereta melalui Stasiun Depok, Jawa Barat. Selain SBY, Wakil Presiden Boediono juga diajak untuk rutin naik KRL. Boediono bisa naik melalui Stasiun Kalibata atau Stasiun Cawang.

Selain membantu program pengurangan emisi karbon, kebiasaan SBY menggunakan KRL juga bakal menjadi cambuk untuk pihak terkait agar serius mengurus KRL. Menurut para penyuka KRL, saat ini, mulai dari menteri hingga PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) tidak serius meningkatkan pelayanan KRL.

"Jika Bapak menjadwalkan secara rutin naik KRL, maka ini akan menjadi dorongan bagi menteri-menteri Bapak, pemerintah daerah dan BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan anak perusahaannya PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ)," tulisnya.

"Yang saat ini tidak serius meningkatkan pelayanan KRL untuk berubah demi menjadikan KRL sebagai backbone angkutan massal di Jabodetabek dan mengurangi kemacetan Jabodetabek secara substansial," lanjutnya.

Selain itu, 'campur tangan' SBY secara tidak langsung ini juga akan mendorong Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN untuk memberikan dana PSO (Public Service Obligation-subsidi) yang mencukupi ke pelayanan KRL. Berkurangnya dana PSO menjadikan tarif menjadi mahal, jadwal tidak sesuai kebutuhan dam tidak ada insentif bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan KRL.

"Saat ini menurut KAI/KCJ, dana PSO/subsidi ke pelayanan KRL berkurang, entah siapa
yang berinisiatif jahat mengurangi dana PSO/subsidi ini. Akibatnya per 2 Juli 2011, tarif
KRL Ekonomi AC akan naik sekitar 70% dan perjalanan KRL berkurang sekitar 12% dari
444 perjalanan saat ini ke 393, dengan tarif flat rate/jauh-dekat bayar sama," katanya.

(ken/nrl)